Informasi Pengawasan dan Penertiban


Pengawasan Bangunan yang ada di Jakarta sangat diperlukan agar terciptanya visi dan misi DKI Jakarta.

Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Penataan Kota mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bangunan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penataan Kota membagi jenis pengawasan bangunan yang ada di Jakarta sebagai berikut :

1. Dalam rangka permohonan rekomendasi teknis (RekomTek) untuk IMB dan SLF

2. Berkala untuk yang sudah memiliki izin seperti IP, IMB maupun SLF

3. Insidentil (dilakukan berdasarkan informasi pengaduan atau perintah atasan)

4. Patroli (lingkup yang dilakukan hanya untuk bangunan dinas)



 

Penertiban bangunan yang ada di Jakarta juga perlu di dukung dan di awasi bersama demi terciptanya visi dan misi DKI Jakarta.

Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan Dinas Penataan Kota mempunyai tugas melaksanakan tindakan penertiban ruang dan bangunan, penanganan dan penegakan hukum, pengaduan dan sanksi dalam pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan bangunan serta pembinaan dan penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang penertiban ruang dan bangunan Dinas Penataan Kota mempunyai dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

2. Perda 1 Tahun 2012 tentang RT RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 2030

3. Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR PZ

4. Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

5. Perda 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung

6. Pergub 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Penyelenggaraan Bangunan


Berdasarkan Pergub 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung

-Pasal 5 :

Obyek pengenaan sanksi dalam Peraturan Gubernur tidak termasuk bangun-bangunan menara dan reklame serta bangunan yang dibangun pada lokasi sebagai berikut :

a. Kawasan Saluran Udara Tegangan Tingggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Ruang milik Jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau

c. Di pinggir rel kereta api

d. Di bawah jembatan lintasan kereta api


-Pasal 48 :

Lingkup Tugas atau Kewenangan dalam penertiban ruang dan Bangunan Dinas Penataan Kota

1. Lingkup tugas seksi Kecamatan adalah pengenaan sanksi dilaksanakan untuk pelanggaran 1MB dan SLF dengan kriteria bangunan tanpa izin dan/atau bangunan rumah tinggal.

2. Lingkup tugas Suku Dinas adalah pengenaan sanksi dilaksanakan untuk pelanggaran 1MB dan SLF dengan kriteria bangunan tidak sesuai izin lebih kecil atau sama dengan 8 (delapan) lantai.

3. Lingkup tugas Dinas adalah pengenaan sanksi dilaksanakan untuk pelanggaran :

   a. IMB dan SLF dengan kriteria bangunan tidak sesuai izin lebih besar dari 8 (delapan) lantai dan/atau bangunan dengan luas tanah lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) dan memiliki Surat Izin Penunjukan Pemanfaatan Tanah (SIPPT);

   b. Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB); dan

   c. Persetujuan Rencana Teknis Bongkar (PRTB)

4. Dinas dapat melaksanakan sanksi untuk seluruh lingkup tugas kewenangan.